Siladokkum Kejaksaan RI | Sistem Dokumentasi Hukum Kejaksaan RI

83/Pdt.G/2024/PN Smg

12 Februari 2024 KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH 83 Dilihat

. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dimana memerlukan tanah milik Masyarakat yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanah musnah dalam rangka penyediaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I (Kaligawe-Sayung);
. Bahwa Penggugat merupakan pemilik 6 (enam) bidang tanah yang sebagian luasan tanahnya telah ditetapkan sebagai Tanah Terindikasi Musnah berdasarkan Pengumuman No. 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika 6 ( enam ) bidang tanahnya tidak tercantum dalam lampiran undangan virtual, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat keberatan dan permintaan klarifikasi atas kondisi tersebut kepada Tergugat II (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah)
. Pada tanggal 6 Desember 2023 Tergugat II menanggapi surat dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa bidang tanah milik Penggugat belum bisa dilaksanakan pemberian dana kerokhiman dikarenakan sedang dimintakan pendapat hukum kepada Turut Tergugat II ;
. Sedangkan bidang tanah milik masyarakat lainnya yang juga diumumkan tanah terindikasi musnah telah dilaksanakan pembayaran dana kerohiman pada tanggal 14 Desember 2023, sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum bagi nasib dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah diindikasikan musnah;
. Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
. Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- dan kerugian material sebesar Rp.20.011.500.000,- .

Tergugat
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat I; 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat II.

Penggugat
Bambang Raya Saputra, S.E.

Turut Tergugat
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 15.9pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -15.9pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">     </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%;">Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sebagai Turut Tergugat I;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 15.6pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">    </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat II;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 15.6pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">    </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DIY sebagai Turut Tergugat III;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 15.6pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">    </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Sisingamaraja sebagai Turut Tergugat IV.</span></p>

Putusan	Nomor	Tanggal	Link
PN	83/Pdt.G/2024/PN Smg	05 Agustus 2024	https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara
PT
MA

Tuntutan
Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam permintaan Pendapat Hukum dan tidak segera dilaksanakan pemberian dana kerohiman sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT, adalah Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera melaksanakan pemberian dana kerohiman kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari; Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik berupa kerugian materiil dan imateril sebesarRp. 25.011.500.000,- (dua puluh lima milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT; Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk & patuh terhadap putusan ini; Menhukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum;

Putusan
Dalam Konpensi Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV; Dalam Pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima; Dalam Intervensi Menyatakan Intervensi Para Tergugat Intervensi tidak dapat di terima; Dalam Konvensi dan Intervensi Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Termohon Intervensi I untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp462.700,00 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah);

Detail Perkara

83/Pdt.G/2024/PN Smg

Jenis Perkara:

Nomor SKK:

Tanggal SKK:

Penyelesaian Perkara:

Link Terkait

Kontak

Scan Android App