Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sekarang diperbarui dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Wilayah Hukum Cabang kejaksaan N .......
Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sekarang diperbarui dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Wilayah Hukum Cabang kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan adalah Kecamatan Kotanopan, Lembah Sorik Merapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Ulu Pungkut, Muara Sipongi, dan Pakantan.
Pada awalnya Cabang Kejaksaan Negeri Kotanopan adalah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Namun pada tahun 1998, dibentuk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008. Berdasarkan peristiwa tersebut, Presiden BJ. Habibie menerbitkan Keputusan Presiden RI No. 109 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan. Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Panyabungan yang sebelumnya merupakan Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Panyabungan , maka Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Kotanopan pun menjadi bagian dari kejaksaan negeri panyabungan sehingga namanya menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Kotanopan.
Saat Ini Cabang Kejaksaan Negeri Kotanopan dipimpin oleh Ruji Wibowo, SH., MH. yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Urusan, yaitu Freshly Newman Silalahi, SH. (Intelijen & Datun), Leo Karnando Chaniago (Pidum & Pidsus), dan Abbas Hambali, A.Md (Pembinaan).
Foto | Keterangan |
---|
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - IndonesiaCopyright © 2023 Sistem Layanan Dokumentasi Hukum