Kejaksaan Negeri Kota Bandung adalah unit lembaga negara Kejaksaan Agung RI yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang angkat oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi huku .......
Kejaksaan Negeri Kota Bandung adalah unit lembaga negara Kejaksaan Agung RI yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang angkat oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang membawahi 5 Bidang, diantaranya:
Bidang Pembinaan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan;
Bidang Intelijen yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen;
Bidang Tindak Pidana Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
Bidang Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
.jpeg)
_1.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
